Edi Prasetyo

Tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah. Lulusan IKIP Yogyakarta jurusan PMP-KN. Saat ini bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah....

Selengkapnya
Miskin Dadakan Saat PPDB

Miskin Dadakan Saat PPDB

Ada yang benar-benar aneh saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN kali ini. Bagaimana tidak aneh? Sebagian besar pendaftar ternyata merupakan anak orang miskin! Lho, apa iya? Kok bisa? Iya, benar! Di zaman sekarang ini, apa sih yang tidak bisa?

Memang, dalam PPDB SMAN kali ini, anak orang miskin mendapat prioritas pertama untuk diterima. Asal anak orang miskin, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat oleh kepala desa/lurah dan diketahui kecamatan, maka anak itu akan diterima. Berapapun nilai Ujian Nasional SMP/MTs-nya.

Setelah anak orang miskin, prioritas berikutnya adalah anak guru SMAN bersangkutan. Berapapun nilai Ujian Nasional SMP/MTs-nya, asal dia merupakan anak guru SMAN yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SMAN tersebut, maka anak tersebut langsung diterima. Setelah itu, baru mempertimbangkan pendaftar lain berdasarkan nilai Ujian Nasional SMP/MTs-nya.

Dengan sistem PPDB seperti ini, anak orang miskin benar-benar diuntungkan. Mereka akan sangat mudah diterima di SMAN. Sementara anak orang mampu, sebagus apapun nilai Ujian Nasional SMP/MTs-nya, bisa terjadi gagal diterima di SMAN. Mereka baru bisa diterima di SMAN, jika jumlah pendaftar dari anak orang miskin dan anak guru, jumlahnya masih belum melebihi kuota yang akan diterima di SMAN tersebut. Jika jumlah mereka sudah melebihi kuota, maka anak orang mampu (meski bernilai tinggi) ya harus siap-siap gigit jari.

Mencermati sistem PPDB yang seperti ini, orang-orang mampu tak mau tinggal diam. Mereka tak ingin anaknya tergusur dalam PPDB SMAN hanya karena status dirinya yang termasuk orang mampu. Mereka kemudian mengatur strategi. Tanpa malu-malu, mereka kemudian datang ke kantor desa/atau kelurahan untuk meminta SKTM. Alasannya: untuk persyaratan pendaftaran masuk SMAN.

Pihak desa/kelurahan pun tak bisa menolak permintaan warganya. Dengan seolah menutup mata, pihak desa/kelurahan dengan mudahnya membuatkan SKTM. Setelah memiliki SKTM, orang yang sebenarnya berstatus mampu tersebut, secara legal-formal sudah berubah status menjadi orang miskin. Dengan perubahan status tersebut, anak mereka akan mudah diterima sebagai peserta didik baru SMAN.

Menjumpai fakta seperti ini, Panitia PPDB di SMAN bisa melakukan apa? Mau menolak mereka, jelas tidak bisa. Faktanya, secara resmi mereka memiliki SKTM. Sehingga secara legal-formal, mereka memang orang miskin. Mau tidak mau, panitia PPDB harus memasukkan data mereka ke aplikasi PPDB dengan status orang miskin.

Menurut Juknis PPDB, kepala sekolah memang boleh membatalkan status pendaftar yang sudah diterima di SMAN, jika terbukti SKTM yang dimiliki orang tuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi bagaimana mekanismenya?

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) itu merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh pemerintah desa/kelurahan. Kepala sekolah sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi guna menilai keabsahannya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, setelah pendaftar tersebut dinyatakan diterima, jika kemudian dikeluarkan dari sekolah dengan sebab SKTM yang dimiliki orang tuanya tidak sesuai dengan kenyataan, apa tidak kasihan jika anak tersebut justru tidak bersekolah? Selain itu, jika anak-anak semacam itu dibatalkan statusnya sebagai peserta didik baru, apakah tidak menyebabkan sekolah tersebut kekurangan murid?

Jadi, apa yang harus dilakukan pihak sekolah? Ikuti saja sistem PPDB yang ada. Tentu dengan disertai harapan, semoga pada tahun mendatang, sistem PPDB seperti saat ini akan dievaluasi. Sehingga tidak ada kesan bahwa sistem PPDB SMAN diskrimatif. Mengutamakan anak orang miskin, sementara anak orang mampu terkesan kurang diperhatikan. Anak orang miskin maupun anak orang mampu, hendaknya berpeluang sama untuk bisa diterima di SMAN. Faktor utama diterima tidaknya seorang anak di SMAN mestinya faktor nilai, bukan status sosial-ekonomi orang tuanya. Sedangkan mengenai status sosial-ekonomi orang tua, hanya digunakan untuk menentukan besar-kecilnya beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua, termasuk kemungkinan membebaskan orang tua dari biaya sekolah anaknya. [*]

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Seandainya ada syarat tambahan bagi yang tidak mampu tapi berprestasi mungkin akan lebih adil njih pak? Sehingga anak dari keluarga mampu tak perlu membuat SKTM.

03 Jul
Balas

Ya, Bu. Akan lebih baik kalau seperti itu.

03 Jul

Tugas berat Pak KS menyadarkan mereka yang miskin nurani hehehe ....

03 Jul
Balas

Iya betul, Pak. Kalau sampai oleh Allah dituruti jadi orang miskin sungguhan bgmn ya, Pak?

03 Jul

Ini namanya miskin hati...njih pak kepala sekolah ? Masyarakat kita masih menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginannya. Salam sehat dan sukses selalu pak. Barakallah.

03 Jul
Balas

Ya, Bu. Tapi ya itu tadi, mereka tak ingin anaknya gagal masuk SMAN hanya karena statusnya sebagai orang nampu. Jika penyebabnya karena nilai anaknya rendah, tentu mereka akan sangat memahami. Salam sehat juga, Bu.

03 Jul

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali