Edi Prasetyo

Tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah. Lulusan IKIP Yogyakarta jurusan PMP-KN. Saat ini bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah....

Selengkapnya
Problematika Pelajar Bermotor
Foto ilustrasi.

Problematika Pelajar Bermotor

Saat ini, pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan mengendarai motor seolah sudah merupakan hal biasa. Di kota maupun di desa, banyak sekali pelajar SMA, SMK, dan MA, bahkan ada sebagian pelajar SMP/MTs, yang melakukan hal ini. Padahal jika dicermati, apa yang dilakukan pelajar tadi, mengandung banyak persoalan yang butuh penanganan serius. Persoalan-persoalan tersebut antara lain menyangkut aspek hukum, keselamatan berkendara, ketersediaan lahan parkir, dan pendidikan karakter.

Ditinjau dari aspek hukum, apa yang dilakukan pelajar tadi merupakan bentuk pelanggaran. Karena, kebanyakan pelajar masih belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal menurut pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Untuk jenis kendaraan sepeda motor, pengendara wajib memiliki SIM C.

Lebih lanjut, pada pasal 81 (1, 2, 3, 4, 5) dinyatakan bahwa untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Usia minimal untuk mendapatkan SIM C adalah 17 tahun. Sedangkan syarat administrasi, antara lain pemohon harus memiliki KTP. Selanjutnya, pemohon harus sehat jasmani dan rohani, serta lulus ujian, baik teori maupun praktik.

Berdasarkan ketentuan tadi, kebanyakan pelajar masih belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM C. Ditinjau dari usia, kebanyakan mereka belum mencapai 17 tahun. Terutama mereka yang masih menduduki kelas 10 dan 11. Karena belum berumur 17 tahun, maka mereka pun belum memiliki KTP. Sedangkan bagi pelajar yang menduduki kelas 12, bisa jadi sebagian sudah ada yang berumur 17 tahun dan memiliki KTP.

Bagi mereka yang sudah berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP, juga tidak mudah bagi mereka untuk bisa lulus ujian. Terutama untuk ujian praktik, banyak di antara pemohon SIM yang gagal, karena materi ujiannya memang tidak mudah.

Dengan banyaknya pelajar yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM ini, tentu menjadi problema tersendiri bagi aparat kepolisian. Meski secara hukum mereka berwenang untuk menindak tegas semua pengendara yang tidak memiliki SIM, namun sering kali aparat bertindak “bijaksana” terhadap pelajar. Aparat tampak lebih toleran terhadap pelajar. Asal pelajar tersebut mengenakan helm, maka soal SIM seringkali tidak terlalu dipermasalahkan. Aparat kepolisian sudah sangat mengetahui bahwa kebanyakan pelajar memang belum memiliki SIM, karena memang belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek keselamatan berkendara, pelajar yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM ini ternyata sangat berpotensi mengalami kecelakaan yang bisa mengganggu keselamatan jiwanya. Saat ada razia polisi di jalan raya misalnya, mereka akan ketakutan dan panik. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian lari tunggang langgang membawa kabur motornya dengan perasaan yang tidak menentu. Keadaan seperti inilah yang seringkali membuat pelajar mengalami kecelakaan.

Kemudian, jika ditinjau dari aspek ketersediaan lahan parkir, bukan persoalan mudah bagi sekolah untuk menyediakannya. Bagi sekolah-sekolah yang lahannya terbatas, untuk menampung sepeda motor siswa yang jumlahnya bisa mencapai 500 unit lebih, jelas bukan perkara ringan. Meski semua area sekolah sudah dijadikan area yang boleh untuk parkir, namun seringkali masih saja tidak mampu menampung semua sepeda motor siswa. Banyak sekolah, terutama di kota besar dengan lahan sekolah terbatas, terpaksa membiarkan siswa memarkir motor di luar sekolah, termasuk di bahu jalan.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek pendidikan karakter, apa yang dilakukan pelajar tadi jelas merupakan sesuatu yang sangat dilematis bagi sekolah. Di satu sisi, melalui pendidikan karakter, sekolah dituntut untuk mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa, di antaranya nilai ketaatan pada aturan hukum yang berlaku, namun di sisi lain sekolah menghadapi kenyataan banyak siswanya yang melanggar hukum karena mengendarai motor tanpa memiliki SIM.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, diperlukan penanganan serius yang melibatkan aparat kepolisian, pemerintah, orang tua dan sekolah.

Aparat kepolisian diharapkan mau bertindak tegas terhadap semua pengendara kendaraan bermotor, termasuk pelajar. Jika memang mendapati pelajar yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM, dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, polisi hendaknya mau mengambil tindakan yang diperlukan. Secara berkala polisi perlu untuk mengadakan razia. Hal ini penting untuk bisa memberikan efek jera kepada pelajar agar tidak mengendarai motor sebelum memiliki SIM.

Pemerintah perlu mencarikan jalan keluar, dengan cara menyediakan kendaraan angkutan khusus pelajar. Hal ini sangat penting agar kebutuhan transportasi pelajar, baik saat berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah, dapat terpenuhi dengan lancar. Apa yang dilakukan pemerintah ini jelas merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat besar manfaatnya.

Orang tua hendaknya mampu menjalankan perannya dengan baik. Hal yang bisa dilakukan orang tua adalah mengantar anaknya ke sekolah serta manjemputnya saat anaknya pulang sekolah. Jika karena alasan tertentu orang tua tidak bisa melakukannya sendiri, mereka bisa meminta bantuan pihak lain, misalnya tetangga atau tukang ojek. Selain itu, hendaknya orang tua tidak mengizinkan anaknya mengendarai motor sebelum memiliki SIM.

Kemudian hal yang bisa dilakukan sekolah adalah dengan melarang siswa yang belum memiliki SIM membawa motor masuk ke area sekolah. Pihak sekolah perlu mendata siswa yang sudah memiliki SIM maupun yang belum. Berdasarkan data tersebut, pihak sekolah hendaknya hanya mengizinkan siswa yang telah memiliki SIM untuk membawa motornya ke area sekolah. Sekolah harus menjelaskan kepada siswa, bahwa tindakannya tersebut sejalan dengan penanaman pendidikan karakter yang menjadi tanggung jawabnya. [*]

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Leres Pak Edi. Ditinjau dari segala aspek, baik aspek hukum, keselamatan berkendara, dan pendidikan karakter, tak ada yang bisa membenarkan siswa membawa kendaraan bermotor. Tetapi terkadang "kebijaksanaan" aparat hukum yang akhirnya menjadi simalakama bagi pihak sekolah/madrasah dalam mengambil kebijakan. Apalagi pada lingkungan sekolah/madrasah yang tak memiliki akses angkutan umum. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya siswa diperbolehkan membawa sepeda motor. Terimakasih Bapak, tulisan yang akan menjadi bahan renungan untuk evaluasi tata tertib madrasah kami di semester depan.

06 Dec
Balas

Itulah, Bu yang kemudian menyulitkan pihak sekolah. Pendidikan karakter supaya benar-benar dijalankan, tapi kita dihadapkan pada kenyataan seperti itu. Sama-sama, Bu.

06 Dec

Benar sekali Pak...sebuah dilema untuk pelajar berkendara, apalagi kalau orang tua beralasan repot antar jemput....maturnuwun sharenya Bapak...salam sehat dan sukses

06 Dec
Balas

Sama-sama, Bu. Salam sehat dan sukses juga untuk Bu Lupi.

06 Dec

Paparan yang menggelitik pemikiran. Di sekolah kami motor rak boleh parkir di halaman sekolah, tp masyarakat menerima parkir dan berbayar.

06 Dec
Balas

Wah, masyarakat perlu juga diberi pemahaman tentang pendidikan karakter bagi pelajar.

06 Dec

Betul.sekali Pak....solusi yang sangat tepat menurut saya....Terutama dari pihak keluarga...semoga selalu sehat dan menginspirasi. Barakallah..

06 Dec
Balas

Ya, Bu. Semua pihak hendaknya bersinergi untuk mengatasi masalah ini. Amin. Semoga Bu Rini pun selalu sehat.

06 Dec

Lebih senang anak sekolah jalan kaki atau naik sepeda,biar prihatin, Pak. Tapi kalau jauh gimana ya, mungkin bisa kos. Mksh, Pak wawasannya.

06 Dec
Balas

Makanya sekarang pemerintah telah mengatur dengan sistem zonasi, supaya anak tidak bersekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Sama-sama, Bu.

06 Dec

Benar itu, Bapak. Tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang, anak naik kelas malah dapat hadiah motor.

06 Dec
Balas

Nah itu, orang tua perlu diberi pemahamam mengenai hal itu.

06 Dec

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali